Realita Indonesia : Membangun Budaya Dialog

Realitas Indonesia adalah realitas beragam: beragam dalam budaya, agama dan kondisi sosial-ekonomi-politik. Dalam keragaman beragama Indonesia merupakan tanah subur bagi benih-benih penghayatan agama-agama : agama-agama asli, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Kristen/Katolik. Suku-suku yang beraneka memperkaya keberagaman budaya. Realitas pahit yang mewarnai kondisi sosial-ekonomi-politik adalah kesenjangan dalam kepemilikan ; realitasnya mayoritas penduduk Indonesia miskin karena ketidakadilan yang struktural sifatnya.

Terhadap realitas tersebut penghayatan agama baru benar-benar relevan bagi realitas masyarakat Indonesia, bila umat mengembangkan dialog tiga arah : dialog dengan kaum miskin, dialog dengan berbagai umat beragama lain, dan dialog dengan budaya setempat. Istilah “dialog” bentukan dari kata Yunani : “dia” dan “loge”. Dia = mendalam, menembus; loge = pembicaraan. Arti kata dialog adalah pembicaraan mendalam, yang mengantar orang sampai pada pengenalan akan jati dirinya sebagai manusia. Karena itu membangun budaya dialog berarti mengembangkan sikap hidup bersama saling menghargai dan menghormati sebagai manusia, citra Allah. Citra Allah itulah jati diri manusia terdalam yang melampaui kemajemukan manurut suku, agama, ras serta golongan.

Membangun budaya dialog merupakan upaya mengembangkan sikap iman yang terbuka. Karena keberagaman pemahaman (teologis) akan makna keselamatan,umat beragama dapat mengambil sikap yang berbeda dalam relasinya dengan umat yang lain. Sikap eksklusif sektarian muncul dari pemahaman, bahwa keselamatan untuk kelompok agamanya melulu di luar agamanya sebagai institusi tidak ada keselamatan. Paham demikian ini menjadi tanah gersang bagi dialog. Karena itu, harus di tinggalkan, dan di kembangkan sikap inklusif toleran, terbuka, menerima yang lain, karena diluar agamanya ada juga benih-benih keselamatan. Dalam sikap toleran ini yang lain di terima sebagai realitas yang-apa boleh buat harus diterima sebagai beban sosial. Karena itu sikap inklusif toleran perlu di kembangkan lagi menjadi sikap plural dialogal sikap yang menghargai pluralitas sebagai realitas hidup bersama, yang dalam dialog pluralitas itu justru menjadi rahmat yang saling melengkapi dan memperkaya.

Realitas Indonesia dewasa ini di tandai pula oleh proses transisi dari pola hidup yang lama menuju pola hidup baru, sebagai dampak dari krisis multi dimensi. Dalam masa transisi ini kepentingan-kepentingan sesaat dari kelompok tertentu menjadi ancaman nyata bagi terjadinya dialog yang jujur, ikhlas dan tulus hati. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai berani menggali mutiara berharga yang selama tiga dekade terpendam dalam lumpur KKN mutiara itu adalah Pancasila.

Pancasila : Daya Untuk Melayani Rakyat

Dalam proposal sarasehan umat beragama ini di cantumkan dasar pemikiran antara lain : “Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia wajib di pahami serta di amalkan oleh seluruh bangsa Indonesia secara baik dan benar” (h.1) pemikiran tersebut hendaknya kita jadikan sebagai dasar bagi upaya untuk membangun masyarakat Indonesia baru.

Dalam kondisi bangsa yang mati rasa dewasa ini, perlu di bangkitkan kesadaran kita akan nilai-nilai universal yang telah pernah tumbuh dari budaya bangsa sebagai dasar untuk membangun masyarakat Indonesia baru, berdasar pada nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila yang dikembangkan dalam wacana publik, kita ciptakan suatu budaya hidup bersama (“corporate culture”) sebagai bangsa Indonesia. Bila nilai-nilai Pancasila dapat di terangkan secara kontekstual pada jaman ini, tanpa terjebak dalam sloganisme, saya kira kita dapat melaksanakan peran kita untuk menggali lagi nilai-nilai universal yang tersimpan dalam Pancasila, dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk dalam SARA ini untuk melakukan yang sama dan mencari aktualisasinya pada konteksnya masing-masing dalam kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik.

Saya berpendapat, bahwa upaya penggalian nilai-nilai Pancasila itu sekarang ini sangat penting, setelah kita mengambil jarak secukupnya dari Pancasila di jadikan slogan untuk melegitimasi regim orde baru menuju > era pemberdayaan masyarakat yang memerlukan nilainilai universal nuntuk mendasari hindup bermasyarakat, berbangsa bernegara.

Secara kreatif untuk jangka jauh ke depan perlu diusahakan melalui lembaga pendiddikan formal maupun non formal : suatu pendidikan kewargaan yang memerdekakan (“a civic education for liberation “) yang mengantar warga bangsa ini menjadi manusia-manusia yang merdeka yanbg dewasa dan bertanggung jawab. Dan untuk jangka pendek “Hentikan segera perselisihan antar elite !” (Lh KOMPAS 20 April 2001, h.6 )

Dalam Surat Gembala Paska 2001 para Gembala Gereja katolik mengingatkn kita akan pentingnya Pancasila sebagai falsafah dasar negara, yang dapat di mengerti sebagai daya untuk melayani rakyat.

“Dalam hubungan ini kami ingatkan kembali mengenai pentingnya Pancasila. Kenyataan bahwa Pancasila di bawah pemerintahan Orde Baru telah disalahgunakan sebagai ideologi penunjang pemerintahan yang tidak mau mencari legitemasi rakyat, tidak boleh menjadi alasan untuk meremehkan Pancasila. Hanya atas dasar Pancasila pluralitas etnik, budaya, religius dan sosial masyarakat seluruh Nusantara bersepakat mau bersatu dalam satu negara. Demi persatuan dan kesatuan bangsa komitmen bangsa Indonesia pada Pancasila sebagai falsafah dasar negara perlu senantiasa ditegaskan kembali. Kita memerlukan Pancasila yang dimengerti sebagai daya untuk melayani dan bukan untuk menguasai. Ketika Pancasila hanya dimengerti dalam bahasa kekuasaan, maka politik merupakan usaha penumpukan kekuasaan untuk diri seseorang atau kelompoknya sendiri dan demikian matilah moral politik yang hakekatnya untuk kesejahteraan bersama. Peristiwa-peristiwa penuh kekerasan yang menelan banyak korban merupakan akibat darikekuasaan yang dijadikan panglima.
Mari kita bangkit bersama, menghidupkan kembali politik dalam dayanya untuk melayani. Mari kita hayati kembali Pancasila sebagai daya untuk melayani rakyat banyak menuju kesejahteraan yang merata. Mari kita bangkit dan Pancasila kita jadikan daya sosial, kekuatan untuk integrasi, misalnya integrasi antara mereka yang datang sebagai transmigran dan penduduk asli. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kekuatan untuk terbinanya solidaritas antara yang memiliki lebih dan mereka yang berkekurangan, antar mereka yang lebih terpelajar dan mereka yang masih terbelakang. Dengan demikian politik yang dikembangkan adalah untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian subur kembalilah persaudaran dan solidaritas nasional secara nyata. “(Lh. Surat Gembala Paska 2001 “Tekun dan Bertahan dalam Pengharapan” Menata Moralitas Bangsa, h. 21 – 22).

Peran Tokoh Agama Dalam Mempersatukan Bangsa

Tokoh agama – karena ditokohkan – diandaikan telah mengalami proses penerangan (enlightment), sehingga menjadi seorang yang tercerahkan (enlighted) karena pengalaman akan yang Transenden. Dengan terang ilahi ia diharap sekali tidak mencukupi.

Pengalaman akan Yang Transenden menjadi pengalaman yang memerdekakan dari kesempitan realitas dunia, membebaskan manusia dari topeng-topeng yang menutupi jatidirinya yang terdalam. Pengalaman religius tersebut dapat mengantar seseorang untuk terbuka hati, budi dan pikirannya, untuk menjangkau cakrawala tanpa batas dalam membangun solidaritas antar manusia yang multidimensi. Dalam konteks Indonesia yang majemuk ini menjadi religius (being religious) berarti menjadi antar religius (being interreligius). Menjadi antar religius itu diwujudkan dalam dialog dan kerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik.

Dalam mengembangkan dialog dan kerja sama itu tokoh agama perlu melaksanakan fungsi kepemimpinan yang mengikutsertakan (partisipatif), mengembangkan (transformatif) dan memberdayakan (empowering) seluruh umatnya. Kepemimpinan yang mengikutsertakan berarti menyediakan ruang bagi umat untuk ambil bagian, berpartisipasi serta terlibat aktif dalam proses penerangan hati, budi dan pikiran untuk dapat mengenali kebenaran sejati. Kepemimpinan yang mengembangkan berarti mengupayakan umat berkembang, menjadi mampu mengubah serta membarui diri dan situasi masyarakat secara mendasar, agar terjadi perubahan struktural paradigmatik. Dan kepemimpinan yang memberdayakan berarti menerima, mengakui dan sedia berbagi karunia di antara umat, agar seluruh umat semakin berdaya karena saling melengkapi dan memperkaya. (Bdk. Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang (2001-2005, h. 23-25)).

Dengan pola kepemimpinan sedemikian itu dapat dikembangkan pula komunitas-komunitas basis antar religius yang terbuka pada jaringan komunikasi dan kerja sama, semakin mendalam dan meluas.

Semoga sarasehan untuk dialog ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk berjalan bersama melalui jalan kebenaran dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna atau mencapai penerangan tertinggi.